Pertanyaan:

Bismillah,

Izin bertanya jika saya mendapat gaji yang dimana ada bagian dari gaji tersebut diperuntukan untuk membayar BPJS, apakah perlu saya bayarkan? Karena saya belum dalam fase urgensi masih bisa menghindar dari pembayaran pajak, apakah perbuatan saya termasuk zalim?

Mengingat ada kutipan hadist:

"Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” (HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7)

Barakallah fikum.

Jawaban:

Bismillah,

Pertanyaan yang sangat bagus karena menyangkut harta pencaharian dan ketaatan kita sebagai warga negara sekaligus seorang Muslim. Saya coba dudukkan masalah ini secara jernih dan proporsional melalui beberapa poin penjelasan berikut:

1. Pisahkan Antara BPJS dan Pajak Perlu dipahami adalah BPJS bukanlah pajak.

BPJS (Jaminan Kesehatan Nasional), pada hakikatnya adalah program jaminan sosial dari pemerintah yang berbasis prinsip ta'awun (tolong-menolong) antarwarga negara. Dana yang iurannya terkumpul digunakan untuk menyubsidi biaya pengobatan masyarakat luas, khususnya warga miskin yang membutuhkan perawatan medis mahal.

Meskipun dalam skema muamalahnya para ulama kontemporer masih menemukan adanya unsur syubhat atau celah kezaliman sistem, secara umum para ulama yang meneliti dan memahami perihal ini masih membolehkan pemanfaatan dan kepesertaan BPJS ini karena besarnya unsur maslahat dan kondisi darurat kesehatan masyarakat.

*****

2. Apakah Perbuatan Menghindar Ini Termasuk Zalim?

Jawabannya sangat bergantung pada konteks akad dan aturan tempat bekerja.

Islam sangat menekankan agar seorang Muslim menunaikan amanah dan memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja yang telah disepakati.

Mari kita lihat dulu dari tiga kemungkinan konteks alokasi dana BPJS di gaji Anda:

Konteks 1: Sistem Potong Otomatis (Payroll)

Jika dari sistem perusahaan/tempat bekerja iuran BPJS tersebut sudah otomatis dipotong dari slip gaji sebelum uangnya Anda terima, maka kita tidak perlu terbebani pikiran. Biarkan sistem berjalan dan niatkan iuran tersebut sebagai bentuk partisipasi tolong-menolong untuk rakyat kecil.

Konteks 2: Dana Amanah yang Dititipkan

Jika uang tersebut dicairkan ke rekening gaji, tetapi perusahaan memberikan catatan resmi bahwa uang itu adalah dana amanah yang dikhususkan wajib disetorkan ke pihak BPJS, maka Anda wajib membayarkannya.

Menahan dana amanah atau menggunakannya untuk keperluan pribadi di luar kesepakatan kerja adalah tindakan yang tidak amanah (bisa masuk ranah kezaliman terhadap hak institusi/perusahaan).

Konteks 3: Fasilitas Hak Penuh (Tunjangan Bebas)

Jika perusahaan memberikan uang tersebut murni sebagai komponen tunjangan kesehatan yang menjadi hak penuh Anda, di mana perusahaan membebaskan Anda apakah mau didaftarkan BPJS atau dikelola mandiri, dipakai pribadi, dana tunjangan kesehatan pribadi, yang mana saat ini dirasa belum berada di fase urgent (masih sehat walafiat/mampu bayar sendiri), maka tidak wajib menyetorkannya ke BPJS. Boleh mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan lain yang bermanfaat, atau dialihkan ke pos sedekah, infak, dan tabungan kesehatan mandiri, subsidi membayarkan biaya BPJS orang lain yang kurang mampu, dll.

Wallahu a’lam.