Pertanyaan :

Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang menahan jaminan (ijazah)? Sedangkan bekerja dengan menahan jaminan (ijazah) itu tidak diperbolehkan undang-undang.

(0857xxxx)

Jawaban :

Bismillah,

Penahanan ijazah memang sudah lazim terjadi dalam proses rekrutmen. Dari sudut pandang perusahaan, praktek ini bertujuan untuk mencegah karyawan mencari pekerjaan lain selama terikat dengan perusahaan, atau dengan kata lain, penahanan ijazah menjadi jaminan bagi perusahaan agar karyawan menjalankan kontrak kerjanya sesuai perjanjian.

Terkhusus pada pekerjaan yang berhubungan dengan “uang” secara langsung, atau pada pekerjaan yang memerlukan validasi/verifikasi tambahan lebih lanjut misal terkait kompetensi, biasanya penahanan ijazah dijadikan salah satu alternatif cara. Adapun pada pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan “uang”, atau tidak lagi membutuhkan validasi/verifikasi tambahan lebih lanjut terkait kompetensi, biasanya penahanan ijazah tidak diperlukan.

Terkait hal ini ada pro dan kontra ditengah tengah-tengah masyarakat atau pada beberapa pihak dengan kepentingannya, namun didapati menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, tidak mengatur larangan penahanan ijazah sebagai syarat kerja, sehingga perusahaan dan karyawan dapat menyepakati penahanan ijazah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dan tidak merugikan kedua belah pihak, namun perlu diperhatikan, pihak pemberi kerja dan pihak pekerja harus sama-sama menyetujui penahanan ijazah ini, tanpa adanya unsur paksaan.

Penahanan jaminan misal berupa ijazah, tidak ada larangannya selama kedua belah pihak berkepentingan tidak keberatan dan tidak ada paksaan. Adapun yang didapati larangan terkait jaminan misal berupa ijazah disini yaitu perampasan atau paksaan.
_____

Silakan bekerja, halal bekerja, pada muamalah-muamalah yang halal, walau ada penahanan jaminan misal berupa ijazah, selama pihak-pihak terkait tidak berkeberatan dan tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun bekerja dengan adanya syarat-syarat yang menekan, adanya paksaan, atau adanya perampasan, maka bagi pihak yang melakukannya adalah zalim dan berhukum haram. Sebaliknya bagi pihak yang ditekan, dipaksa, dirampas jaminan atau ijazahnya, maka pihak ini sedang dizalimi, alias mendapat kezaliman.

..Wallahu a’lam..
(Abdullah Abdurrahman)